Aksi Demo Buruh Batam, Wako Diminta Fasilitasi Perundingan UMSK

BATAM – Walikota Batam, H. M. Rudi diminta untuk memfasilitasi perundingan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Batam. Hal tersebut diungkap para buruh dalam aksi demo yang digelar di depan gedung DPRD Kota Batam, Senin (20/1/2020).

Dalam aksi tersebut ada enam tuntutan yang disampaikan. Tuntutan lainnya adalah menolak RUU Omnibus Law, menagih revisi UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaa, dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Kita juga meminta DPRD Batam untuk mengundang SKPD Kota Batam dan organisasi pengusaha, Serikat Pekerja dan Serikat Buruh untuk melakukan Rapat Dengan Pendapat terkait Upah Sektoral Batam 2020 dan menyusun dan membahas Ranperda Pengupahan,” ujar Ketua FSPMI kota Batam, Alfitoni saat berorasi.

Menurutnya, demo itu adalah demo secara nasional dan serentak diadakan di berbagai daerah di Indonesia.

Aksi yang diikuti ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja itu, mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Sementara akses masuk ke kantor DPRD Batam dibarikade kawat berduri.

Sebelum menuju kantor DPRD Batam, para buruh berkumpul di depan Panbil Mall sebagai titik kumpul para buruh. Mereka berdatangan dengan membawa bendera serikat, mobil komando pun ikut dibawa dengan membawa toa dan peralatan aksi demo.

Ketua FSPMI Batam, Alfitoni mengatakan, tuntutan buruh yang utama adalah menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Meski mendapat penolakan, faktanya iuran BPJS sudah naik menjadi Rp 58 ribu per 1 Januari 2020 melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Presiden Joko Widodo menandatangani beleid tersebut pada Kamis, 24 Oktober 2019 silam.

Dijelaskan, FSPMI menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sangat merugikan rakyat. Apalagi kenaikan tersebut dilakukan di tengah perekonomian yang sedang sulit.

Terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dinilai manifulatif karena rencana untuk merevisi sekitar 74 UU itu sesungguhnya strategi pemerintah yang keliru dalam menciptakan lapangan kerja melalui perbaikilan iklim investasi dan ekosistem perekonomian. Apalagi dengan menghilangkan hambatan-hambatan investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5 persen.

Untuk meningkatkan investasi yang masuk terutama di sektor padat karya, pemerintah merasa yakin dapat membuka jutaan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran yang masih tinggi di angka 7 juta melalui revisi UU yang saling bertentangan. Dan melalui Omnibus Law pemerintah akan menerapkan kembali strategi yang keliru ketika mengutamakan masuknya investasi asing disertai dengan pemberian berbagai insentif adalah strategi pemerintah di periode pertama.

“Strategi Pemerintah ini kami nilai mengabaikan faktor konsumsi rumah tangga yang merupakan faktor terpenting dan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi sekitar 55 Persen. Kemudian, kebijakan pemerintah menerbitkan PP 78 tahun 2015 untuk menahan laju kenaikan upah minimum telah berdampak pada stagnannya daya beli buruh dan masyarakat dan berdampak pada stagnannya angka konsumsi rumah tangga,” nilainya.

Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan-hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja, ia melanjutkan, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon dan hubungan kerja yang berkualitas menjadi hambatan investasi. Red/It

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *