Soroti Tambang PT III, DPRD Lingga Bentuk Pansus

LINGGA – DPRD Kabupaten Lingga akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan untuk menyikapi keluhan masyarakat terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diduga illegal.

Pansus Pertambangan ini, nantinya akan menggandeng instansi terkait dalam melakukan penelusuran sebagai dasar pemberian rekomendasi kepada Pemkab Lingga untuk menyikapi terbitnya izin-izin pertambangan yang kini dikantongi beberapa perusahaan tambang mesk tanpa rekomendasi Pemkab Lingga.

Menurut Wakil Ketua I DPRD Lingga, Kamarudin Ali, informasi dari masyarakat yang masuk ke DPRD Lingga bahwa saat ini ada pengusaha pertambangan yang telah melakukan sosialisasi ke masyarakat akan melakukan aktivitas tambang dengan perizinan yang masih diragukan.

Dikatakan, banyaknya izin aktivitas tambang yang informasinya dikekuarkann Dinas Pertambangan Provinsi Kepri, saat ini justru menjadi polemik bagi Pemda Lingga karena diberikan tanpa rekomendasi daerah.

“Salah-satunya adalah aktivitas tambang pasir PT Indo Inter Intraco,” tegasnya.

Dia mengungkapkan banyak izin tambang yang dikeluarkan Pemprov Kepri, tanpa diketahui Pemkab Lingga. Kebijakan itu tentu dianggap tidak etis dalam hal menerbitkan izi pertambangan tanpa melibatkan sedikit pun daerah setempat. Apalagi dalam aturan, bahwa izin yang dikeluarkan memang harus mendapat rekomendasi daerah sebagai penguasa wilayah dan yang mengetahui kondisi daerah.

“Persoalan aktivitas tambang ini bukan hanya sebatas persoalan aktivitas pengambilan mineral yang ada. Persoalan pertambangan ini memiliki dampak yang luas terhadap pengelolaan lahan dan perekonomian masyarakat setempat,” sebutnya.

Dia menambahkan, jika aktivitas pertambangan ini tidak dilakukan sesuai tata kelola, maka ke depannya dikhawatrikan berpotensi merusak lingkungan yang berkepanjangan.

Selain itu, dampak langsung ataupun tidak langsung ke depanya juga akan dirasakan masyarakat yang akan terganggu aktivitas ekonominya.

“Selain itu aktivitas pertambangan yang ada saat ini, tidak memberikan kontribusi yang layak bagi peningkatan Penghasilan Asli Daerah (PAD) kabupaten Lingga. Malah sebaliknya di beberapa tempat juga menimbulkan konflik sengketa lahan dan juga sosial di masyarakat,” pungkasnya. Rus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *